Ichwan Arifin : “The worst disease in the world today is corruption. And there’s a cure: transparency” (Bono). Seperti yang dikemukakan Bono, korupsi merupakan problem akut yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia sampai sekarang. Transparency Internasional Indonesia (TII) menyebutkan indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016, menempati nomor 90 dari 176 negara yang disurvey. Meski ada sedikit perbaikan daripada tahun sebelumnya, namun berada peringkat 90 bukanlah prestasi. Artinya masih banyak pekerjaan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan negara yang bersih dari korupsi dan praktik sejenisnya. Karena itu, peringatan Hari Anti Korupsi Internasional pada 9 Desember, patut dijadikan momentum dan “bahan bakar” menggerakan perjuangan membasmi korupsi di Indonesia.

Korupsi ibarat prostitusi, patologi sosial yang muncul sejak lama dalam berbagai bentuknya namun sulit diberantas. Jejak pemberantasan korupsi di Indonesia sangat panjang. Anti Corruption Clearing House (ACCH) mencatat, secara yuridis pemberantasan korupsi dimulai sejak era Presiden Soekarno pada 1957 dengan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957, yang dikenal dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi. Artinya, korupsi sudah berjalan sejak sebelum peraturan itu diterbitkan.

Korupsi bukan persoalan sederhana.  Korupsi pun sudah seharusnya dikategorikan dalam kejahatan luarbiasa (extra ordinary crime) dengan dampak sangat dahsyat. Ketidakadilan, kemiskinan dan rusaknya tatanan kenegaraan, sistem dan budaya politik dan sosial merupakan imbas langsung dari korupsi. Karena itu, pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara biasa.

Pada zaman Orde baru juga beragam peraturan pemberantasan korupsi diterbitkan, termasuk pembentukan lembaga penanganan korupsi. Namun tidak kuasa menghapuskan tindak kejahatan tersebut. Bahkan lembaga-lembaga pemberantas korupsi itulah yang harus menyerah. Tidak mudah melakukan hal itu mengingat korupsi pasti selalu terkait atau menyentuh kekuasaan. Memberantas korupsi pasti akan bersinggungan dengan penguasa dalam level apapun. Upaya itu lebih sulit lagi dilakukan pada sistem politik yang tertutup, otoriter dan monolitik.

Karena itu, optimisme tinggi terhadap pemberantasan korupsi sempat muncul seiring dengan jatuhnya rejim otoriter Soeharto. Demokratisasi membawa semangat besar untuk memperbaiki kondisi Indonesia, termasuk mengeluarkannya dari jeratan korupsi. Pada masa lalu, korupsi dilakukan tertutup dan terbatas elite tertentu. Reformasi politik sebagai bagian dari demokratisasi telah meruntuhkan sistem politik yang monolitik, membuahkan desentralisasi dan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun disisi lain juga menciptakan sisi gelap, yaitu persebaran korupsi yang tidak hanya terjadi pada kekuasan di tingkat pusat namun juga sampai daerah bahkan hingga ke desa-desa, Begitu pula dari sisi kuantitas pelaku dan kasus.

Setelah nyaris putus asa dengan gagalnya upaya pemberantasan korupsi dengan beragam lembaga yang dibentuk, optimisme kembali membuncah pada saat didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kewenangan yang lebih luas daripada kembaga-lembaga sejenisnya. Berbeda dengan lembaga-lembaga sebelunya, kinerja KPK hingga saat ini cukup memuaskan masyarakat. Meskipun komisioner berganti, kinerjanya juga relatif tidak terpengaruh. Masyarakat pun menaruh kepercayaan besar pada lembaga ini ditengah menguatnya ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga negara lainnya.

Namun yang patut dicermati adalah gerakan perlawanan terhadap KPK, dilakukan secara sistematis melalui berbagai pola. Mulai dari wacana perbaikan undang-undang sampai teror kepada penyidik dan pegawai KPK, misalnya kasus Novel Baswedan. Serangan balik, tersebut tidak akan surut. Korupsi ibarat kotak Pandora, sekali dibuka akan menyeret pada kejahatan lainnya termasuk membuka para pelakunya karena kejahatan itu tidak mungkin dilakukan sendirian.

Meski tidak mudah, namun pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. Beberapa langkah pemberantasan korupsi menurut Vito Tanzi dalam “corruption around the world: causes, consequences, scope and cures” adalah:  Pertama, komitmen yang jelas dan terukur dari setiap pemimpin untuk memberantas korupsi dan “zero tolerance” untuk segenap perilaku yang mengarah tindakan koruptif. Kedua, perubahan kebijakan yang dapat mengurangi perilaku koruptif melalui penyederhanan peraturan, transparansi dan menimalkan diskresi kebijakan. Ketiga, melembagakan kontrol yang efektif, menerapkan kebijakan “reward and punishment” secara tegas kepada penyelenggara negara. Keempat, menyelesaikan problem finansial partai politik.

Hal menarik dari analisa Vito Tanzi adalah menyebut partai politik sebagai bagian dari masalah terciptanya perilaku koruptif dan solusinya dalah menyelesaikan probem finansial partai. Dalam struktur politik Indonesia sekarang, kedudukan dan peran partai politik sangat strategis karena berfungsi sebagai instrumen kaderisasi dan seleksi pengisian jabatan politik yang menentukan arah kebijakan penyelenggara negara. Jika dari awalnya sudah tercemar noda koruptif, maka kualitas dan integritas pemimpin yang dihasilkan pun akan diragukan. Namun, penyelesaian prolem keuangan partai harus difokuskan dalam konteks mengurangi biaya politik yang mahal.

Menurut KPK, ada tiga variabel penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu; Pertama, individu (perilaku).  Kedua, organisasi (sistem) dan ketiga lingkungan/masyarakat (budaya). Pemberantasan korupsi tanpa memberantas akar permasalahan korupsi yaitu rendahnya integritas individu, institusi dan masyarakat, tidak akan menghasilkan perubahan, justru mencipatakan masalah baru.

Ibarat Kotak Pandora, meskipun didalamnya penuh dengan kejahatan namun juga ada harapan yang menjaga kehidupan terus berjalan. Harapan itulah yang harus terus di jaga melalui komitmen dan sikap yang mendukung pemberantasan korupsi dari semua pihak, tidak hanya KPK atau penegak hukum lainnya, namun juga masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Bono, sistem yang menjamin adanya transparansi menjadi salah satu “obat”.  Jika semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pelayanan publik dan sebagainya sudah tranparan, maka peluang terjadinya korupsi semakin kecil. Masyarakat pun harus konsisten untuk menerapkan “zero tolerance” pada perilaku koruptif meski dalam skala kecil dan terkesan sudah menjadi kelaziman. Jika itu dilakukan, maka demokratisasi tidak akan terjerembab ke ke arah kleptokrasi, negeri yang dikuasai para maling.

 

Ichwan Arifin  – Ketua Gerakan Kibar Indonesia, Alumnus Pasca Sarjana UNDIP

Artikel ini pernah dimuat di harian Suara Merdeka

Mau berbagi Gagasan dan Pengalaman ?